Kicau Mania: Jametonomics dan Nilai Ekonomi Estetika Kabupaten

Ilustrasi/Freepik

“Kalo saya kurang lebih, per bulan, 10 sampai 11 juta rupiah,” ungkap Irfan Herdians (28), seorang pemain, joki, sekaligus pemilik sekolah burung murai.

Lagu Kicau Mania dari Ndarboy Genk dan Banditoz Yaow 86 kini tengah ramai diputar dan dijadikan musik latar video-video pendek di internet. Orang-orang kebanyakan memakai lagu ini untuk latar jogetan dengan gerakan khas; satu tangan menutup area hidung dan satu tangan yang lain mengebas-ebas layaknya kipas. Satu hal yang mungkin terlewat dari penggunaan lagu ini adalah fakta bahwa lagu ini secara eksplisit sedang membicarakan burung dan skena perkicauan.

Skena perkicauan burung di Indonesia merupakan subkultur yang sangat terorganisasi. Sebagai gambaran, mereka memulai dari proses mastering, yaitu melatih burung muda untuk mendengarkan rekaman suara burung lain, baik secara digital maupun menggunakan burung masteran asli. Tujuannya agar mereka mampu meniru variasi kicauan yang rapat, tajam, dan merdu. 

Setelah burung dinilai memiliki mental yang matang, berstamina prima, dan menguasai materi lagu hasil latihan tersebut, sang pemilik akan membawanya ke arena lomba atau “gantangan”. Di tempat ini, puluhan burung digantang berdampingan untuk saling bertarung unjuk kelantangan suara, durasi, serta variasi di hadapan tim juri yang menilai secara ketat demi memperebutkan trofi, hadiah uang tunai, hingga gengsi nilai jual burung yang bisa meroket hingga ratusan juta rupiah.

Melalui video musik resminya, lagu Kicau Mania menggambarkan dengan apik proses merawat, melatih, hingga memanen sukses dari skena perkicauan. Tokoh yang awalnya sempat dimarahi dan disepelekan oleh sang istri, pada akhirnya digambarkan bisa menghambur-hamburkan uang dari hasil kerjanya bersama si manuk.

“Lagunya relate banget sih dengan memelihara burung, terutama yang kaya saya, hidupnya dari burung,” jelas Irfan, merujuk pada lagu tersebut.

Irfan adalah salah satu pegiat skena perkicauan yang memiliki sekolah untuk murai batu. Ia juga pemain sekaligus joki. “Ada income pasti per bulan. Sekolah 350 ribu per bulan, saya sudah ada 25 siswa, jadi 8 juta lebih per bulan dari sekolah,” akunya. 

Selain itu, pendapatan dari jual-beli dan perlombaan juga terlihat nyata. Dari jual-beli, Irfan bisa mendapat untung 3–4 juta rupiah per bulan. “Kalau lomba, kalau tiket 100 ribu, bisa dapat 1 juta. Kalau tiket 50 ribu, bisa dapat 500 ribu. Lomba ini lebih untuk mengangkat nama burungnya. Kalau sering juara, harga jualnya naik,” tambahnya.

Angka yang didapatkan Irfan per bulan boleh dibilang bukan angka yang kecil. Jika dibandingkan dengan UMK Jakarta sebesar 5,7 juta rupiah, pendapatan Irfan dari menggeluti skena perkicauan mencapai dua kali lipatnya. Lebih untung main manuk daripada jadi staff di bilangan SCBD.

Mereka Bilang Kami Jamet

Uang belasan juta rupiah yang berputar di dompet seorang joki burung asal kabupaten ini adalah hulu dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar. Ketika Irfan membicarakan pendapatan yang melampaui gaji staff di SCBD, ia sedang tidak memamerkan anomali ekonomi, melainkan sedang menyingkap sebuah realitas baru. Dalam hal ini, saya akan menggunakan istilah Jametonomics.

Bagi masyarakat urban kelas menengah-atas yang dibesarkan oleh algoritma yang terkurasi, istilah “jamet” sering kali dilemparkan sebagai ejekan. Istilah tersebut bak stiker yang ditempelkan pada remaja pria berambut shaggy dengan warna cat murah, celana jin ketat yang melorot, motor berknalpot bising, serta kegemaran berjoget secara ekspresif di TikTok dengan latar musik remix jedag-jedug. Di mata mereka yang memegang kendali atas “selera yang sah”, gaya hidup jamet adalah puncak dari kenorakan, kedangkalan estetika, dan keputusasaan kultural.

Namun, mengerdilkan jamet sekadar sebagai fenomena alay yang mengganggu pemandangan adalah sebuah kebutaan sosiologis. Ada sebuah praktik, sistem, dan ekosistem ekonomi informal yang digerakkan oleh selera, performativitas, dan daya beli subkultur kelas bawah urban dan masyarakat kabupaten. 

Jametonomics membuktikan bahwa ekonomi perhatian (attention economy) di era kapitalisme platform tidak lagi didikte secara eksklusif oleh elite kreatif Jakarta Selatan dengan estetika minimalisnya. Sebaliknya, ekonomi ini justru dihidupi oleh kegaduhan, kecepatan imitasi, dan volume partisipasi massa dari wilayah-wilayah penyangga dan kabupaten yang selama ini terpinggirkan dari narasi modernitas utama.

Untuk memahami mengapa Jametonomics bisa tumbuh subur, kita harus membedah lanskap sosio-ekonomi masyarakat kabupaten atau kota-kota Tier-3 di Indonesia. 

Wilayah-wilayah ini ditandai oleh penetrasi internet yang sangat tinggi berkat murahnya ponsel pintar dan paket data, namun tidak diimbangi oleh pertumbuhan modal ekonomi atau akses pendidikan tinggi yang merata. Pemuda di kabupaten memiliki jendela yang sama lebarnya dengan pemuda kota besar untuk melihat tren global, tetapi mereka tidak memiliki daya beli yang sama untuk mengonsumsinya secara otentik.

Kesenjangan inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai survival aesthetic (estetika bertahan hidup). Ketika mereka tidak mampu membeli kaus streetwear orisinal, pasar informal kabupaten menyediakan solusinya: kaus bajakan, pakaian bekas (thrifting) bermerek palsu, hingga aksesori motor tiruan. Proses konsumsi ini tidak peduli pada etika hak cipta formal atau kurasi mutu. Logisnya adalah efisiensi ekstrem: asal murah, asal mencolok, dan asal bisa dipakai untuk unjuk gigi di ruang publik (baik fisik maupun digital).

Di sinilah Jametonomics bekerja sebagai katup penyelamat psikologis sekaligus mesin ekonomi. Kelompok pemuda kabupaten ini menciptakan subkultur tandingan. Mereka membalikkan stigma. Jika kelas atas mengagungkan gaya hidup quiet luxury yang sepi dan mahal, Jametonomics merayakan loud poverty—kemeriahan kelas pekerja yang berisik, penuh warna, dan bangga akan eksistensinya.

Secara kultural, Kicau Mania (komunitas pencinta dan peternak burung kicau) adalah hobi yang sangat berakar pada masyarakat kelas pekerja dan bapak-bapak di kabupaten. Ini adalah ruang sosial yang maskulin, komunal, dan berbasis pada kepuasan kelas menengah ke bawah. Namun, ketika subkultur ini bertabrakan dengan kreativitas para produser musik remix, esensinya bergeser. Judul atau tema Kicau Mania diadopsi menjadi penanda estetika baru. Lagu ini tidak membutuhkan validasi dari industri rekaman besar di Jakarta atau kritik musik yang elegan. Keberhasilannya diukur dari berapa ratus ribu video di TikTok yang menggunakan audio tersebut sebagai latar belakang.

Nilai ekonomi yang dihasilkan pun langsung bergerak secara horizontal. Di ruang digital, viralitas audio ini menaikkan traffic akun para kreator daerah, yang kemudian mereka monetisasi lewat fitur live selling atau keranjang kuning untuk menjual kaus murahan, produk kosmetik murah, hingga aksesori motor murah.

Pada akhirnya, fenomena ini mendekonstruksi hierarki kekuasaan budaya yang selama ini dikuasai oleh elite kota. Melalui Jametonomics, kelompok subkultur yang sering distigmatisasi sebagai “jamet” atau “alay” membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar penonton pasif dari tren yang diciptakan orang lain, melainkan pemain utama yang mampu mendikte arah perputaran uang. Logika ekonominya sangat riil: selera kultural boleh saja diperdebatkan, tetapi ketika sebuah subkultur kabupaten mampu menghasilkan perputaran uang yang melindas UMK kota metropolitan, maka keangkuhan selera kelas atas jelas sudah tidak lagi relevan.